Semarang, 8 Oktober 2025 — Dalam acara Dialog Kebangsaan yang digelar di Ballroom Hotel UTC, Semarang, Anies Baswedan menegaskan pentingnya transparansi dan meritokrasi dalam pengisian jabatan publik. Pernyataan ini muncul di tengah sorotan publik terkait praktik bagi-bagi jabatan yang kerap dianggap transaksional.
Anies menyebut bahwa selama ini banyak jabatan publik diperlakukan sebagai komoditas untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok, bukan sebagai amanah bagi pelayanan rakyat. “Jabatan dipandang sebagai pendapatan. Jabatan dipandang sebagai kegiatan mencari keuntungan,” ujar Anies di hadapan ratusan peserta dialog, termasuk akademisi, praktisi, dan aktivis masyarakat.
Menurut Anies, banyak kebijakan lahir dari mekanisme tertutup, keputusan politik, dan relasi kekuasaan, bukan berdasarkan integritas atau kebutuhan publik. Hal ini membuat sistem birokrasi kehilangan kredibilitas dan kepercayaan masyarakat. Ia menekankan bahwa pejabat harus dipilih berdasarkan kapabilitas, rekam jejak, dan kompetensi bukan kedekatan politik atau patronase.
“Kita tidak bisa membiarkan jabatan publik menjadi alat untuk mengamankan kepentingan segelintir orang. Jabatan harus kembali menjadi amanah bagi rakyat,” tegas Anies. Pernyataan ini mendapatkan respons luas dari publik dan media, karena menyinggung isu sensitif dalam tata kelola pemerintahan.
Selain itu, Anies menyoroti pentingnya proses pengambilan kebijakan yang transparan. Ia mengingatkan bahwa banyak kebijakan strategis muncul tiba-tiba tanpa keterbukaan data atau partisipasi publik. Hal ini berpotensi menimbulkan keputusan yang bias dan menguntungkan kelompok tertentu. Menurutnya, akuntabilitas dan keterbukaan informasi menjadi syarat utama agar birokrasi dan pemerintahan berjalan efektif dan adil.
Sebagai solusi, Anies menyerukan tiga prinsip utama: integritas, transparansi, dan meritokrasi. Integritas menekankan pejabat publik harus bertindak berdasarkan nilai moral dan komitmen untuk melayani rakyat. Transparansi menuntut setiap proses penunjukan jabatan dan pengambilan keputusan dapat diakses publik. Sementara meritokrasi memastikan jabatan diberikan kepada mereka yang benar-benar kompeten dan memiliki track record yang jelas.
Pernyataan Anies langsung memicu respons dari beberapa pihak. Partai Gerindra menegaskan bahwa pengisian jabatan merupakan hak prerogatif presiden, sementara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyinggung pengalaman Anies sendiri ketika memimpin DKI Jakarta, terkait struktur seperti TGUPP, sehingga kritik tersebut dianggap sebagian sebagai retorika politik.
Meski menuai pro dan kontra, kritik Anies berhasil membuka diskusi publik mengenai transparansi birokrasi, keadilan sosial, dan kualitas pelayanan publik. Sorotan ini juga menjadi pengingat bagi pejabat dan elit politik bahwa jabatan bukan sekadar simbol kekuasaan, tetapi amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat.
Dengan menegaskan pentingnya integritas, transparansi, dan meritokrasi, Anies Baswedan menempatkan isu tata kelola pemerintahan sebagai prioritas, tidak sekadar persoalan politik sempit. Bagi masyarakat, pernyataan ini menjadi pengingat bahwa kontrol sosial dan partisipasi publik tetap krusial untuk membangun birokrasi yang profesional, adil, dan berpihak pada kepentingan rakyat.